Menteri Susi : Indonesia 40% dan Malaysia 3%

Nemukabar.com - Belum 100 hari bekerja, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sempat membuat Presiden Joko Widodo terkaget-kaget. Dalam rapat kabinet di Istana Merdeka, Menteri yang juga pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu menyampaikan data yang unik.

"Soal kelautan, saya tadi sudah sampaikan kepada Presiden di rapat kabinet," ujar Susi di kantornya, Senin (3/11/2014).

Menurut penjelasan Susi, ada beberapa alasan kenapa Indonesia sering kali kecolongan dalam urusan perairan dan perikanan. Illegal Fishing menjadi trand kejahatan yang sering dialami oleh NKRI dewasa ini. Apa sebabnya?

Jika dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Bahkan untuk menjalin kerjasama dengan para investor, Malaysia memberikan berbagai kemudahan yang dapat meningkatkan pendapatan negara mereka.

Salah satu contohnya adalah pemberian reward untuk setiap investment, pemberian kebebasan pajak 7 sampai 12 tahun dan bahkan diwajibkan untuk membayar kredit pada sektor perikanan yang hanya mencapai 3% saja.

Berbeda jauh dengan Indonesia. Bahkan dengan kebijakan regulasi di Indonesia, para investor condong lebih dipersulit. Salah satunya adalah dengan keharusan membayar kredit perikanan hingga 12-15%, biaya peletakan batu pertama hingga 4,5%, izin pendirian bangunan (IBM), izin prinsip pembayaran, legalitas dan registrasi pada instansi yang bersangkutan, kredit mesin dengan PPH mencapai 2,5% dan pajak pembelian hingga 2%.

Menurut Susi, alasan regulasi yang 'njelimet' dan condong dipersulit itu membuat para investor pun tak terlalu banyak berfikir. Dengan cost yang tinggi membuat mereka lebih memilih untuk mencuri dibandingkan dengan menggunakan jalur regulasi yang benar.

"Kalau dijumlahkan, Indonesia ini 40% dan Malaysia 3%. Karena yang lain free. Ini kan wrong. Makanya orang banyak lebih milih mencuri dibandingkan berinvestasi." imbuhnya.


Foto : Kompas.com