Dorong Evaluasi Pra Pemerintahan, Jokowi Diminta Copot Dua Menteri Ini

Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA) dan Pengurus Pusat Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) Mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengevaluasi kembali posisi Sudirman Said sebagai Menteri ESDM dan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN pada kabinet kerja Jokowi-JK melalui Evaluasi Pra Pemerintahan.

Menurut mereka, alasan dilakukannya Evaluasi Pra Pemerintahan agar Pemerintahan Jokowi-JK dapat mendengar langsung masukan publik soal komposisi kabinet, terlepas dari itu, Evaluasi Pra Kabinet juga penting agar Pemerintahan Jokowi tidak tersandera oleh Chripstory kedua tokoh kontraversial tersebut, sebab yang teringat dibenak publik adalah kedua orang tersebut diduga masuk dalam pusaran 2 mega skandal yang telah lama menjadi perbincangan publik yang antara lain Kasus SKL BLBI dan Mafia Minyak.

Ketua Umum PENA ISMSI yang juga Presiden PERSIRA, Fuad Bachmid di Jakarta, Rabu (29/10/2014) mengatakan bahwa saat ini publik semakin gencar menyoroti posisi kedua orang tersebut, kenapa tidak, pasalnya publik bertanya-tanya apakah ada faktor lain berupa tekanan dari kelompok tertentu sehingga mengharuskan Jokowi memasukan kedua orang tersebut dalam komposisi Kabinet Kerja Jokowi-JK bahkan menduduki posisi Kementerian yang erat kaitannya dengan pusaran kasus Migas selama ini.

Tak hanya itu, Fuad mengatakan pihaknya juga menaruh perhatian besar atas upaya Jokowi-JK yang mau merealisasikan program-program pro rakyat terkhususnya lagi upaya untuk mengupgrade paradigma baru pemerintahan melalui jargon "Revolusi Mental" yang didengung-dengungkan selama masa kampanye, sehingga sangat kontras jika jargon tersebut di laksanakan oleh orang-orang yang mempunyai rekam jejak yang dinilai publik masuk dalam pusaran kasus besar.

Menurut Fuad, kritik publik terhadap rekam jejak sejumlah anggota kabinet di awal pemerintahan sangatlah vital sehingga Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan kritik itu sebagai bagian dari evaluasi publik, sebab bukan tidak mungkin ekspektasi publik akan menurun terhadap Pemerintahan bahkan akan lampiaskan kekecewaannya dalam agenda-agenda yang bisa mengganjal jalannya program pemerintahan apalagi dalam waktu dekat konon Pemerintah akan menaikan harga BBM, sehingga Presiden Jokowi harus mempertimbangkan aspek tersebut.

Evaluasi Pra Pemerintahan itu juga menurut Fuad akan menjadi bentuk penegasan konsistensi Presiden Jokowi yang konon siap selalu mendengarkan aspirasi rakyat, selain itu langkah tersebut merupakan bukti nyata bahwa rakyat ingin dilibatkan dalam proses penyelenggaraan program pemerintahan.


Kontributor : FB/