Dianggap Inskonsisten, KMP Jangan Korbankan Rakyat!

Nemukabar.com - Saat ini beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sangat mendukung dan berupaya untuk mengesahkan RUU Pilkada yang saat ini menuai polemik di berbagai kalangan.

Mereka bersikeras pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dapat menghemat anggaran negara lebih besar dibandingkan dengan pemilihan Kepala Daerah melalui Pemilihan Umum oleh rakyat.

Namun tampaknya upaya yang tengah digagas oleh KMP mendapatkan kritikan pedas. Mereka dinilai tak konsisten dengan pendapat yang saat ini digembor-gemborkan. Hal ini disampaikan oleh Engelbert Johannes Rohi.

Wakil Sekretaris Jendral Komiter Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia itu menganggap tujuan KMP sudah tak berpihak kepada kepentingan rakyat pada umumnya. Beberapa pendapat terkait inkonsistensi dari KMP diantaranya bahwa dalam sengketa Hasil Pilpres beberapa waktu yang lalu, KMP sangat menolak sistem noken (pengambilan hak suara dilakukan oleh Kepala Adat melalui musyawarah) hingga sampai dibawa ke ranah Mahkamah Konstisusi (MK), sedangkan saat ini justru mereka bersikeras Pilkada dilakukan oleh elite DPRD.

"Dengan sisten yang sama, di ruang yang berbeda sistem ini ngotot diterapkan. Jadi artinya jika sebuah sistem itu menguntungkan, maka mereka ambil, jika merugikan ya ditolak," ujar pria yang akrab disapa Jojo di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).

Selain itu, Jojo juga menyinggung terkait upaya DPR RI yang melakukan renovasi toilet serta pagar gedung hingga menghabiskan anggaran Rp. 8,6 miliar dan dalam RAPBN 2015, mereka juga menganggarkan rapat Anggota Dewan hingga Rp. 18 triliun.

"Jika persoalan penghematan biaya, memang pemilihan tidak langsung bisa menghemat anggaran lebih banyak, namun tidak konsisten ketika DPR malah merenovasi toilet dan pagar hingga Rp. 8,6 miliar serta uang rapat hingga Rp. 18 triliun," imbuhnya.

Jojo menyampaikan agar KMP lebih fair dalam menentukan kebijakan yang mereka klaim pro pada rakyat. Upaya mereka itu pun dinilai sebagai salah satu bentuk sakit hati terhadap Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo.

"Kalau marah sama Jokowi, jangan rakyat yang dikorbankan," tutupnya.


Gambar : Tribunnews.com