Anggaran Tak Disetujui, Pemilu 2014 Rawan Tanpa Pengawasan

Nemukabar.com - Tanggal 9 April 2014 mendatang akan digelar sebuah pesta demokrasi Indonesia yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Berbagai perisapan baik rapat-rapay dari pemerintah tentang upaya kelangsungan acara pemilihan presiden lima tahunan ini agar berlangsung sesuai dengan yang diharapkan nampaknya mendapati sebuah benturan. Salah satunya adalah keberlangsungan Pemilu 2014 mendatang akan terancam tanpa adanya pengawasan.

Muhammad, Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa upaya pengajuan anggaran sebesar Rp. 6 triliun tersebut nominalnya tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan lantaran anggaran dana pengawasan yang disediakan oleh Kemenkeu hanya sampai pada buan Juni 2014 mendatang. Ini sangat disayangkan oleh Muhammad lantaran nominal Rp. 6 triliun tersebut adalah hitungan secara minimalis.

"Sudah kita ajukan, tidak setengahnya malah yang mendapat persetujuan. Kita sudah perhitungkan dengan sangat minimalis, istilah kami. Tapi yang minimalis saja malah tidak disetujui. Yang disetujui cuma 3 koma sekian triliun saja", ujar Muhammad di Gedung KPU, Jakarta (9/1/14).

Saat diajukan kepada pihak DPR pun malah sudah memberikan persetujuan nominal angka yang diajukan Bawaslu, namun dalam hal ini justru permohonan dana tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Kementerian Keuangan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan dalam pelaksanaan Pemilu. Justru amanat Presiden ini tidak dijalankan oleh Kemenkeu.

"Disebut secara eksplisit, seluruh kementerian dan departemen harus memberikan dukungan optimal ke KPU dan Bawaslu. Tapi rupayanya interuksi Presiden malah tidak dijalankan Menteri Keuangan", tambah Muhammad.

Dengan tidak adanya anggaran yang disetujui untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu Presiden 2014 yang akan berlangsung Juni mendatang, sangat dikhawatirkan nantinya pesta rakyat lima tahunan tersebut tidak akan ada pengawasan sama sekali, dan ini termasuk permasalahan yanng sangat serius menyangkut masa depan bangsa dan citra demokrasi Indonesia.