SBY : Pemerintah Wajib Jelaskan Mengapa Harga BBM Dinaikkan

Nemukabar.com - Keputusan pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pun mendapatkan respon dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui akun sosial medianya, Ketum Partai Demokrtat tersebut mengaku telah mendapatkan telfon dari Wapres Jusuf Kalla yang menyampaikan niat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

SBY menyampaikan jika keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah kewenangan pemerintah. Hanya saja ia pun menegaskan agar pemerintah mampu menjelaskan keputusah tersebut kepada rakyat Indonesia.

"Menaikkan harga BBM adalah wewenang pemerintah, Tapi pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikkan," tulis SBY di akun Facebooknya, Senin (17/11/2014) malam.

Selain itu, SBY juga menyampaikan agar pemerintah mencarikan solusi yang konkrit atas dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang mencapai Rp. 2.000/liter tersebut. Terlebih lagi berbagai sektor pangan pun pasti akan terdongkrak naik.

"Pemerintah harus menjelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil." imbuhnya.

Diketahui, saat melakukan konferensi pers pasca rapat dengan Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo pun menekankan agar rakyat Indonesia dapat memanfaatkan layanan tiga "Kartu Sakti" yakni Karti Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Layanan tiga kartu yang sering digembor-gemborkan Jokowi ini pun diklaim bisa diurus mulai hari Selasa (18/11/2014).

"Rakyat dapat menggunakan tiga kartu, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Sehat untuk membantu daya beli masyarakat," terang Joko Widodo.

Hal ini pun tampaknya juga mendapatkan respon dari SBY. Ia menegaskan kepada pemerintah pusat untuk dapat menjelaskan dana kompensasi yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi tersebut.

"Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang berhak menerima dana kompensasi itu." imbuhnya. "Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban". (mib).