Untuk Apa Australia Menyadap Data Pemilu 2014 ?

Nemukabar.com - Penyadapan yang di lakukan Australia merupakan kedua kalinya terhadap Indonesia, pada penyadapan pertama, yang menjadi sasaran  oleh Australia hanya petinggi Negara, namun kali ini no Handphone Rakyat Indonesia juga menjadi sasaran.

Tindakan ini hanya di sambut gerutuan Menlu. Gerutuan ini muncul karena Pemerintah Indonesia sulit untuk bertindak tegas.Indonesia terus menerus di buat tergantung terhadap asing, dari hal yang sepele, hinga hal-hal yang strategis.

Mengenai  tindakan yang di lakukan Australia terhadap Indonesia, Direktur Lingkar Madani/LIMA Indonesia (Ray Rangkuti) memberi tanggapan mengenai Australia yang kembali menyadap Indonesia, khususnya terhadap data Pemilu.

"Australia menyadap, Singapura menghardik, Menlu (pemerintah Indonesia) hanya mampu menggerutu. Tanpa sikap dan tindakan yang sigap, jelas gerutuan Menlu hanya menjadi angin di padang lalu. Faktanya, Singapura malah makin jauh melangkah dengan melarang kapal Usman-Harun melewati laut mereka, sementara Australia kembali menyadap, bukan saja telepon ibu negara, tapi menyasar ke hampir 1,8 jt no hp rakyat Indonesia.

Sebagai contoh saja, Pemerintah tetap tak berani memutuskan dan membatalkan bantuan Australia terhadap pemilu Indonesia. Ditengarai, hampir Rp 500 milyar bantuan Australia yang masuk pada pemilu Indonesia. Ini bagian dari hampir Rp 6.7 trilyun total bantuan Australia ke Indonesia".

Bantuan-bantuan seperti ini membuat Indonesia seperti negara lemah dengan sikap yang mendua. Merasa selalu dilecehkan tapi tak berani menunjukan perlawanan. Itulah sebabnya, LIMA Indonesia, sejak awal, mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatalkan bantuan-bantuan Australia dan negara asing lainnya kepada Indonesia khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Hal ini bukan saja untuk memutus mata rantai ketergantungan, tetapi skaligus mencegah masuknya infiltrasi kepentingan Australia dalam pemilu Indonesia. Data-data pemilu Indonesia tentu amat penting bagi Australia bahkan untuk banyak negara. Dengan mudahnya mereka mengakses data pemilu Indonesia, akan memberi jalan bagi negeri itu untuk melihat utuh lanskap politik Indonesia.

Itulah mengapa lembaga-lembaga donor asing seolah berlomba membantu pemilu Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengembangan data pemilu seperti data pemilih, dapil, hasil perolehan suara dll.

Dengan kejadian penyadapan kedua oleh Australia, mestinya makin memberi kesadaran bagi Pemerintah untuk segera mengembalikan dana bantuan Australia terhadap pemilu Indonesia.  Ini eranya di mana pemilu Indonesia benar-benar kita kelola secara mandiri.