Lulung Angkat Bicara Tentang Kasus Walk Out Anggota Fraksi PPP di Gedung DPRD DKI

Perseteruan antara anggota fraksi PPP dengan Wagub DKI Jakarta memang sudah menjadi tontonan publik beberapa waktu belakangan ini apalagi tentang insiden Walk Out anggota Fraksi PPP saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Sempat memanas dan akhirnya salah satu kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai angkat bicara.

Abraham "Lulung" Lunggana menyatakan bahwa aksi Walk Out yang dilakukan oleh beberapa anggota fraksi PPP saat sidang pembahasan peraturan BUMN PT MRT Jakarta bukanlah persoalan antara fraksi PPP dengan Wagub DKI Jakarta melainkan persoalan antara anggota Fraksi dengan institusi DPRD DKI Jakarta.

"Saya tegaskan, ini bukan masalah saya dengan Wagub. Ini masalah kami dengan Institusi DPRD," kata Abraham Lulung dikutip dari Kompas (4/9/2013).

Permasalahannya adalah surat pemanggilan Wagub yang dilayangkan oleh Fraksi PPP sebulan yang lalu tidak kunjung mendapatkan respon dari pimpinan DPRD DKI Jakarta, Gumawan Fauzi.

Ada beberapa pernyataan Basuki Tjahja Purnama atau yang akrab disapa Ahok ini dinilai melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Beberapa pernyataan Ahok dinyatakan sangat merendahkan institusi DPRD.

"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaan DPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.

Selain itu Ahok pun pernah menyampaikan komentarnya tentang wacana pengajuan interpelasi yang akan digarap oleh DPRD DKI jakarta terkait dengan pengunduran diri beberapa rumah sakit dalam program KJS (Kartu Jakarta Sehat). Ahok mengatakan bahwa penajuan hal interpelasi dinilai terlalu berlebihan.

"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya-nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," Kata ahok.

Saat DPRD DKI akan membentuk pansus (panitia khusus) Mass Rapid Transit (MRT), Ahok pun menyebutkan bahawa pembentukan pansus ini hanya sebatas akal-akalan anggota DPRD saja agar mereka mendapatkan honor dari upaya pembentukan pansus ini.

Dan dari pernyataan itulah yang memicu Fraksi PPP akhirnya gatal kuping. Ahok dinilai telah melecehkan institusi DPRD dengan pernyataan-pernyataan yang dinilai kontroversial dan tidak layak diucapkan oleh seorang Wakil Gubernur.

Maka dari itu Fraksi PPP meminta kepada Gumawan Fauzi sekali Menteri Dalam Negeri untuk memberikan teguran kepada Ahok agar tidak mengulangi hal-hal semacam itu sekaligus segera mengklarivikasi pernyataan kontoversial itu.