Jokowi, Gubernur DKI Jakarta berikan komentar tentang perseteruan antara Ahok dan Abraham Lunggana. Jokowi menilai tidak perlu untuk didamaikan karena ini urusan karakter saja dan memang ia mengatakan tak perlu ikut campur tangan soal perdebatan mereka.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali. Itu urusan karakter pribadi. Saya disuruh teriak kenceng, ya nggak bisa. Pak Ahok disuruh kalem juga ya nggak bisa," Kata Jokowi.
Hari ini beberapa orang dari Fraksi PPP memang terlihat meninggalkan ruangan. Mereka memilih Walk Out saat rapat paripurna yang membahas tentang rencana peraturan daerah tentang BUMN PT MRT Jakarta karena pada saat rapat akan berlangsung, Ahok ikut menghadiri rapat tersebut.
"Kalau Pak Jokowi yang datang, kami tidak akan walk out," kata Matnoor di Gedung DPRD DKI Jakarta (2/9/13).
Melihat fraksi PPP meninggalkan ruangan, Ahok malah tertawa. Ia merasa ini hanya sebuah ungkapan penyampaian pendapat saja.
Fraksi PPP menginginkan yang hadir adalah Jokowi, karena pak Gubernur sedang ada urusan menghadiri peresmian blok G Tanah Abang, maka udangan rapat tersebut diwakili oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok).
"Kami dari Fraksi PPP bersepakat memanggil Saudara Wakil Gubernur terkait pernyataan beliau melecehkan institusi DPRD. Tapi sampai saat ini, pimpinan belum melaksanakan permintaan itu. Kami, Fraksi PPP, belum bisa mengikuti rapat paripurna ini," ujar Matnoor.
Sikap yang dilakukan oleh fraksi PPP ini mulanya berawal dari pernyataan pedas dari Ahok yang dinilai merendahkan institusi DPRD.
"Dulu ada beberapa anggota Dewan yang mau mengajukan hak interpelasi, tapi dia (Basuki) malah anggap hanya gaya-gayaan DPRD. Pembentukan pansus, dia bilang supaya anggota DPRD cuma dapat honor," kata Matnoor.
Pernyataan ini juga dinilai melanggar undang-undang nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 dan sekaligus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur diwajibkan untuk tetap menjaga etika serta norma-norma kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Lalu apa yang sebenarnya diidam-diamkan oleh PPP tentang insiden pedebatan ini. Fraksi PPP meminta agar Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi untuk bisa memberikan teguran kepada Ahok agar tidak selalu menggelontorkan ucapat-ucapan pedasnya apalagi kepada institusi pemerintahan. Selain itu mereka juga meminta Gubernur DKI Jakarta untuk tetap menegur Basuki.
Namun Jokowi menilai ini hanya sebuah perdebatan karakter, tidak ada yang perlu untuk didamaikan. Toh ini keluarnya anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP ini hanya sebuah bentuk hak prerogratif para wakil rakyat saja.
Source : www.kompas.com
Fraksi PPP "Walk Out" Dari Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta
Reviewed by Muhammad Ibnu Idris
on
17:08
Rating:
Reviewed by Muhammad Ibnu Idris
on
17:08
Rating:
kok jadi pada marahan gitu??
ReplyDeleteYa gitu lah mas bro. Nggak tau saya. Apa yang sebenernya sedang mereka cari.
Deletewah sekarang lagi musim walk out ya mas. Kalau wakil rakyat nya saja nggak akur begitu, bagaimana dengan rakyat nya hmmmm :)
ReplyDeleteYa gitu lah, kelakuan anak kecil. Ngambekan. Seharusnya mah mereka ngebuktiin aja kalo apa yang dikatakan Pak Ahok itu nggak bener. Tapi ini malah ngambek nggak jelas. Lagi ngebahas kepentingan rakyat banyak malah Walk Out. Mending orang2 kayak gitu suruh masuk SD lagi aja dah...
Delete