Akan Dipanggil PERSEPI, Puskaptis Tantang Balik

Nemukabar.com - Pasca adanya hasil perhitungan cepat (Quick Count) yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional, beberapa diantaranya menampilkan hasil penghitungan yang condong berbeda-beda. Hal ini pun yang cukup membuat resah masyarakat.

Melihat situasi yang sempat membuat masyarakat gundah ini pun membuat Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) berinistif untuk memanggil beberapa lembaga survei yang ikut menampilkan data yang sangat berbeda itu.

Baca juga : PERSEPI Akan Audit Seluruh Lembaga Survei yang Dinaunginya

Salah satu lembaga survei yang menampilkan hasil yang berbeda adalah Pusat Kajian Pengembangan dan Kajian Strategis (Puskaptis). Lembaga yang dinahkodai oleh Husin Yazid itu menilai rencana pemanggilan pihaknya oleh Persepi tak perlu dilakukan. Hal ini ia menilai jika badan yang menaungi lembaganya itu tak melakukan evaluasi kepada anggota perhimpunannya.

"(kami) nggak perlu dipanggil. Asosiasi itu bukan hanya masalah begini lalu dipanggil," ujar Dirut Puskaptis Husin Yazid kepada majalah Gatranews, Kamis (10/7/2014).

Husin juga balik mempertanyakan terkait kode etik yang ada di Persepi, hal ini lantaran adanya anggota Perhimpunan yang juga ikut melakukan quick count Pemilihan Presiden pada hari Rabu kemarin.

Tak hanya itu, mengetahui pihaknya akan segera dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan evaluasi oleh Persepi, Husin juga menantang Perhimpunan yang dikomandani oleh Hamdi Muluk untuk memecat dan membubarkan lembaga yang terbukti salah.

"Saya berani nantangin dievaluasi. Jika ada lembaga survei yang salah, berani nggak asosiasi bubarin? Ini kan bicara soal kredibilitas. Lebih baik ini dikembalikan ke penyelenggara pemilu," tantangnya.

Setelah menampilkan hasil perhitungan cepat oleh beberapa lembaga survei di beberapa media membuat kedua pasangan Capres-Cawapres baik Prabowo Subianto dan Joko Widodo pun sama-sama menklaim bahwa pihaknya mendapatkan suara terbanyak. Meski demikian, masyarakat pun tetap dihimbau untuk menunggu hasil perhitungan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai instansi negara yang memiliki otoritas baku dalam masalah tersebut.