Adu Kredibiltas, Cyrus Network Tantang Lembaga Survei Pemenang Prabowo-Hatta

Nemukabar.com - Adu data dan kredibilitas antar lembaga survei semakin memanas. Hal ini lantaran beberapa lembaga survei yang menampilkan data berbeda sama-sama klaim datanya real dan dapat dipertanggung jawabkan.

Baca juga : Akan Dipanggil PERSEPI, Puskaptis Tantang Balik

Beberapa lembaga survei yang menyatakan hasil perhitungan cepat atau Quick Count Jokowi-JK unggul dari Prabowo-Hatta menantang para lembaga survei yang menampilkan data Prabowo-Hatta lebih unggul. Salah satunya adalah lembaga survei Indikator dan Cyrus Network.

Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi pun meminta agar lembaga survei yang menampilkan hasil berseberangan untuk sama-sama menunjukkan laporan real dari hasil survei mereka baik dari segi metodologi hingga data sample secara fakta.

"Kita tantangi buat buka-bukaan data. Kalau ada buka-bukaan data saya yakin ada data yang melenceng. Tinggal diprint saja datanya. Kalau datanya clear baru debat metodologi," ujar Hasan di Senayan, Kamis (10/7/2014).

Menurut Hasan, informasi yang disampaikan oleh sebuah lembaga survei merupakan kepercayaan publik yang harus dijaga. Hal ini akan mempengaruhi lembaga survei lain apalagi jika publik merasa dibohongi dengan data hasil dari kajian ilmiah yang disajikan kepada mereka. 

Masih menurut Hasan, sebuah lembaga survei yang melakukan kinerja secara benar dan kredibel pastilah akan meninggalkan jejak yang dapat dilakukan cross-check untuk mengetahui berbagai aspek yang digunakan baik data atau sample penelitian hingga metodologi yang dipakai. Hal inilah yang menjadi bahan Hasan Nasbi untuk mengadu data mereka dengan lembaga survei yang menyatakan suara Prabowo-Hatta lebih unggul dan menganggap data mereka sangat credible.

"Ada barang buktinya nggak? Quick Count itu kan harganya mahal. Kita tanya saja ada jejak bukti nggak untuk 2.000 responden yang katanya di kecamatan, kota, hingga provinsi. Nomor handphone juga kan bisa dicek." imbuhnya.

Hasan meminta agar perkara semacam ini untuk ditindak lanjuti secara serius. Hal ini ditakutkan akan menurunnya kepercayaan publik terhadap hasil survei dari lembaga survei.

"Kalau dibiarkan ada survei 'hitam' seperti ini, akan menular ke Pilkada," kata Hasan.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi sempat meminta agar seluruh lembaga survei untuk diaudit dan dievalusi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk menjelaskan hasil survei mereka.

"Silahkan, seluruh lembaga survei untuk dipanggil dievaluasi. Kita semua disidang sama Persepi biar jelas dan enak," ujar Burhanuddin di Senayan, Kamis (10/7/2014).