Dipolitisir, Ini 10 Kontrak Politik Para Buruh Untuk Capres

Nemukabar.com - Demonstran buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah bergerak ke Istana Negara. Di sana para buruh melakukan unjuk rasa dan menyampaikan orasinya. Berbagai upaya diharapkah agar pemerintah mau membenahi nasib buruh.

Ada 10 tuntutan yang dibawa oleh para buruh, dan siapapun calon presiden yang berani dan bersedia menandatangani 10 tuntutan sebagai kontrak politik, maka capres itulah yang akan diupayakn untuk dipilih oleh para buruh.

Menurut salah satu koordinator aksi, Said Iqbal bahwa Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan menandatangani kontrak politik itu. Meski demikian, pihaknya telah memiliki senjata untuk membidik capres tersebut bila ingkar janji.

"Ini jaminannya kontrak sosial, kalau dia )prabowo) bohong, kita akan melakukan galang kampanye," terang Iqbal di Jakarta, (1/5/2014).

KSPI juga mengaku telah mengundang dua capres lain yaitu Abu Rizal Bakrie dan Joko Widodo untuk menantang apakah mereka bersedia menandatangani 10 tuntutan buruh itu. Namun kedua capres tersebut tak kunjung memberikan keputusannya. 

Saat ditanya, apakah ada unsur demo buruh ini telah dipolitisir untuk kepentingan golongan tertentu, Iqbal menampiknya. Menurutnya tuntutan itu murni untuk kepentingan rakyat banyak termasuk kaum buruh.

"Ini kepentingan buruh dan rakyat melalui perjuangan politik," imbuhnya.

10 tuntutan yang diajukan oleh para buruh kepada capres melalui kontrak politik tersebut diantaranya adalah :

1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi KHL menjadi 84 item
2. Tolak penangguhan upah minimum
3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015
4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes 69/2013 tentang tarif, serta ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 
5. Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing
6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004
7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU Perkumpulan
8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk guru honorer
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi

Selama aksi berlangsung, tidak ada aksi rusuh yang terlihat. Unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan aman.


Source image : TMC Polda Metro